Betun, KontasMalaka.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun ini pemerintah menyediakan Mall Pelayanan Publik agar cepat melayani semua urusan perizinan.
Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH kepada wartawan, Senin (22/1/24) mengatakan pelayanan publik perlu didukung dengan struktur dan infrastruktur yang memadai. Dari aspek infrastruktur, baru dibangun sejumlah ruas jalan khususnya di daerah perbukitan dan dataran rendah. Sedangkan pembangunan struktur di antaranya gedung Kantor DPRD Kabupaten Malaka Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, tambahan gedung RSUPP Betun.
Selain itu, beberapa gedung lain yakni RS Pratama Wewiku di Desa Lamea Kecamatan Wewiku, Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sementara diselesaikan. Dan terutama Kantor Bupati Malaka akan selesai beberapa bulan ke depan. “Baru di masa ini, kita punya bangunan-bangunan publik ” ujar Bupati Simon.
Dikatakan, infrastruktur dan struktur harus dilengkapi sebagai komitmen membangun pemerintahan yang efektif, bebas korupsi dan pelayanan pembangunan kepada masyarakat. Dan untuk hal ini, perlu juga ditunjang dengan adanya MPP. Mall ini akan disediakan dengan menggunakan bangunan sementara dari gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Secara teknis, penyediaan MPP menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malaka.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Malaka, Vinsensius Babu, S.Pi, MAP kepada wartawan, Senin (22/1/23) mengatakan MPP sudah bisa dilakukan uji coba pelayanan secara terpadu bersama lintas sektor pada tahun 2024. Pihaknya sudah mulai melakukan persiapan pemenuhan persyaratan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
Sedangkan, gedung sementaranya akan dimanfaatkan beberapa ruangan dari gedung Kantor Dinas Perpustakaan yang sementara dibangun. Dengan MPP ini, lanjut Vinsensius masyarakat akan mudah mengurus semua izin secara terpusat di satu tempat, karena layanannya difasilitasi lintas sektor. (pyn)
